Gedhe Nusantara

Yayasan Gedhe Nusantara (Gedhe Foundation) mengikuti dialog publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembangunan Kawasan Perdesaaan Kabupaten Cilacap, Rabu (10/1). Acara berlangsung di Gedung PKK yang terletak di Kawasan Sekretariat Kabupaten. Raperda Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan raperda inisiatif yang mengatur kewenangan pemerintah kabupaten dalam menata dan mengurus kawasan perdesaan.

Dialog Publik diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Cilacap. Dialog diikuti oleh 50 peserta dari unsur organisasi pemerintah daerah (OPD), pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan media. Acara dipandu oleh Direktur Gedhe Foundation, Yossy Suparyo.

Dialog diawali dengan presentasi dari panelis yang mengupas Raperda Pembangunan Kawasan Perdesaan. Ada Ahmad Muttaqien (Staf pengajar di IAIN Purwokerto) dan Ahmad Fadli (Peneliti Smeru Jakarta). Menurut Muttaqien, keberadaan Raperda pembangunan Kawasan Perdesaan seharusnya menunjukkan strategi peningkatan kualitas dan percepatan pembangunan desa.

“Raperda ini menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan yang terkait dengan desa bekerja. Sayang, isinya justru hanya menyalin peraturan di atasnya. Sisi panduan operasionalnya masih lemah,” jelasnya.

Hal senada disampaikan oleh Ahmad Fadli. Dia menunjukkan sebagian isi Raperda hanya menjiplak Peraturan menteri Desa PDTT No 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Selain itu, sisi partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sangat minimalis.

“Perancangan Raperda ini tidak melibatkan desa, baik pemerintah desa maupun masyarakat desa, tak heran ruang partisipasi mereka dihilangkan. Bahkan, Pansus Raperda ini tidak mengagendakan dengar pendapat publik dalam penyusunan draf,” tegasnya.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi Anda?
YaTidak