Gedhe Nusantara

Pesan perdamaian dan toleransi masih perlu disebarluaskan di Indonesia. Indonesia merupakan negara besar yang dibangun oleh keanekaragaman suku, ras, budaya, bahasa, hingga agama, sehingga kemampuan untuk mengelola semua perbedaan tersebut menjadi hal yang mutlak. Keanekaragaman yang dikelola dengan baik akan menjadi berkah, sebaliknya keanekaragaman dapat menjadi musibah bila dikelola dengan buruk. Karena itu, nilai inklusi sosial perlu disosialisasikan dan ditanamkan di semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasil survei Wahid Foundation (2016) menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk berpandangan dan berperilaku intoleran terus meningkat. Survei ini menggunakan pendekatan multi-stage random sampling dengan perkiraan margin of error 2,6% dan tingkat keyakinan 95%. Dari 1.520 responden yang tersebar di seluruh Indonesia 7,7% menyatakan bersedia berpartisipasi, serta 0,4% dari total responden mengaku pernah berpartisipasi, dalam kegiatan yang berpotensi melibatkan kekerasan atas nama agama, seperti sweeping, berdemonstrasi menentang kelompok yang dinilai menodai, dan mengancam kesucian agama atau melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain. Secara prosentase, angka di atas dapat dianggap kecil, namun bila diproyeksikan dengan jumlah pendudukan Indonesia maka menunjukkan 19,55 juta penduduk cenderung intoleran.

Survei yang sama menunjukkan 74,5% responden berpandangan demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang paling baik. Data itu dikuatkan dengan 82,3% responden menyatakan Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar yang terbaik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, Wahid Foundation merekomendasikan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama, termasuk pelaku tindakan ujaran kebencian (hatred speech) di muka umum.

Senyampang dengan data di atas, Wahid Foundation berkolaborasi dengan Gerakan Desa Membangun (GDM) untuk melakukan kampanye perdamaian di masyarakat akar rumput. Lewat Program Desa Inklusi, Wahid Foudation menilai desa memiliki komitmen dan aksi nyata dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai dan toleran. Beragam inisiatif kreatif lahir dari desa-desa mitra pprogram, seperti melibatkan kelompok lemah dan marginal dalam perencanaan pembangunan, penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, pengembangan inkusivitas keagamaan, revitalisasi hukum adat dan kearifan lokal dalam penanganan konflik antarwarga, hingga kebijakan strategis untuk melindungi kelompok rentan.

Kegiatan Dialog Publik dan Workshop Desa Inklusi di Cirebon, 8-11 Agustus 2016 mempertemukan desa-desa mitra yang tersebar di dua kabupaten, yaitu Majalengka dan Banyumas. Di Majalengka, ada Desa Tanjungsari, Bantaragung, Muktisari, Pasirayu, Tenjolayar, dan Giri Mukti. Sementara itu, di Banyumas peserta tersebar di Desa Melung, Karangnangka, Wlahar wetan, Dermaji, Karanggayam, dan Kalisari. Selama tiga hari, mereka akan bertukar gagasan, informasi, dan pengalaman dalam menerapkan prinsip-prinsip inklusi sosial dan pelayanan publik nondiskriminatif di desanya masing-masing.

Inklusi sosial merupakan istilah untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang terbuka, menghargai keragaman, membuka akses yang setara bagi kaum minoritas, dan integrasi sosial bagi kelompok yang terpinggirkan. Besarnya komitmen yang ditunjukkan pemerintah desa dalam penerapan prinsip inklusi sosial tidak lepas dari perubahan regulasi yang terkait dengan desa. Lahirnya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberi peluang bagi desa untuk mengambil kebijakan strategis melalui peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun peraturan bersama antardesa. Bahkan, desa mitra telah merumuskan beragam Standar Operasional dan Prosesur (SOP) sebagai panduan penyelenggaraan layanan yang nondiskriminatif.

Program Desa Inklusi memberi banyak inspirasi dan optimisme bahwa mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia bukan isapan jempol belaka. Ambil contoh, Desa Wlaharwetan melakukan terobosan besar untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan membangun jalur khusus difabel di kantor desa. Pemerintah Desa juga melibatkan kaum perempuan dan difabel dalam kegiatan Musyawarah desa. Desa Melung, Bantaragung, dan Tenjolayar mempelopori praktik transparansi anggaran dengan menyebarluaskan informasi pembangunan desa (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) ke masyarakat melalui poster dan website desa.

Desa Girimukti, Dermaji, Pasirayu, Bantaragung, dan Kalisari mengembangkan desa terbuka dan toleran. Mereka memanfaatkan internet desa sebagai media pendidikan masyarakat, pelaku usaha, anak-anak, dan promosi produk desa. Bahkan, mereka memiliki akses pendanaan untuk kelompok-kelompok rentan yang membutuhkan dukungan modal usaha. Pemerintah desa juga merangkul para pemimpin agama dan masyarakat untuk mempelopori konservasi lingkungan, penyediaan air bersih, dan pertanian organik.

Desa Karanggayam dan Muktisari berhasil menyusun SOP Penanganan Tawuran Antarwarga. Pemdes membuka layanan aduan, mediasi konflik, hingga pendidikan perdamaian untuk menangani persoalan tawuran. Pemdes Karangnangka memberi layanan perlindungan bagi perempuan saat gugat cerai, berupa konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan perlindungan bagi korban kekerasan. Desa Tanjungsari membangun sistem yang memungkinkan para warganya yang bekerja di luar negeri untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Semua itu menunjukkan pemerintah desa mampu memberi pengayoman dan ketentraman bagi masyarakatnya. Dalam program ini muncul istilah desa inklusi adalah desa yang mampu ngayomi dan ngayemi pada seluruh elemen masyarakat desa.

Inisiatif baik di atas perlu mendapat dukungan dari pelbagai kalangan, terutama pemerintah daerah. Wahid Foundation merekomendasikan pelibatan desa dalam menangani permasalahan-permasalahan intoleransi dan perlindungan kelompok lemah dan marginal. Dalam bidang keagamaan, pemerintah daerah merupakan ujung tombak negara untuk memastikan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara. Desa mampu menjadi agen untuk mengatasi kecenderungan intoleransi dengan memperbanyak narasi damai yang menyejukkan.

%d blogger menyukai ini: