- Gedhe Nusantara Kawal Akselerasi 13 Program Prioritas Pembangunan Banyumas - 12 April 2026
- Evaluasi Pendampingan Koperasi dan Perhutanan Sosial di Desa Sarwadadi Perkuat Kelembagaan Ekonomi dan Pengelolaan Hutan Masyarakat - 23 Februari 2026
- Penyerahan SK Koperasi di Desa Sarwadadi Tandai Berakhirnya Pendampingan dan Penguatan Perhutanan Sosial - 23 Februari 2026
Perkumpulan Gedhe Nusantara mengikuti diskusi terbatas bersama Tim Percepatan Pembangunan Banyumas (TP2B) untuk memberikan masukan strategis dalam menyukseskan 13 program prioritas Pemerintah Kabupaten Banyumas, Sabtu (11/4). Diskusi berlangsung selama dua jam di Ruang Rapat Bupati Banyumas.
Ketua Gedhe Nusantara, Yossy Suparyo, hadir sekaligus memandu jalannya diskusi. Sejumlah akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman, UIN Saifudin Zuhri, Telkom University, dan BSI University turut hadir bersama para Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM).
Di bawah kepemimpinan Bupati Sadewo Tri Lastiono (2025–2029), Pemerintah Kabupaten Banyumas mengusung visi mewujudkan kabupaten yang Produktif, Adil, dan Sejahtera pada 2045. Program Trilas 13 menjadi instrumen operasional utama untuk mencapai visi tersebut.
“Program ini mencakup inisiatif Pasti Sekolah, Pengembangan Desa Wisata berbasis BUMDes, Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Revitalisasi Pasar Tradisional, dan Layanan Puskesmas Rawat Inap,” jelas Sekretaris TP2B, Agung Budi Satrio.
Budi menambahkan, Kabupaten Banyumas mencatat capaian positif pada 2024 dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,29 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat, serta angka kemiskinan yang turun ke level 11,95 persen.
Namun, pemerintah kini dihadapkan pada target 2026 yang lebih ambisius, yakni pertumbuhan ekonomi 6,1 persen, kemiskinan turun ke 9,50 persen, dan IPM mencapai 76. “Tekanan efisiensi fiskal nasional menuntut pemerintah mengelola APBD dengan sangat cermat,” ujar Budi.
Diskusi menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk menghadapi dampak konflik geopolitik global yang memicu instabilitas ekonomi, inflasi, dan gangguan rantai pasok. Kondisi tersebut dinilai menekan sektor UMKM dan petani lokal sebagai tulang punggung perekonomian Banyumas.
Peserta diskusi mendorong Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk segera memperkuat daya saing ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.
